TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyusundan melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang merupakan urusan pemerintahan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

1. penyusunan rencana/program kerja Badan;
2. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan program kerja Badan;
3. mengatur, mendistribusikan, dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
5. memeriksa hasil kerja bawahan;
6. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditetapkan dalam produk hukum daerah dalam bentuk rancangan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk kebijakan lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. pengoordinasian dan pembinaan tugas urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Dompu;
9. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
10. bertindak sebagai PPKD dan BUD sesuai peraturan perundang-undangan;
11. fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. asistensi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang disampaikan oleh SKPD;
13. menyampaikan bahan analisa, kajian dan telaahan kepada pimpinan mengenai permasalahan dibidang tugasnya mengacu pada peraturan perundang-undangan
14. mengeloladan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran BPKAD;
15. pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan BPKAD;
16. mengoordinasikan penghitungan nilai barang milik daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan;
17. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Bupati dan Pengelola Barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
18. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditanganinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.